Istilah-Istilah Dalam Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterpretasian atas hasilnya.

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Dalam akuntansi pemerintahan, yang dimaksud pemerintah adalah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah konsep dasar penyusunan dan  pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan merupakan acuan bagi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, pemeriksa, dan pengguna laporan keuangan dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi  Pemerintahan (IPSAP) adalah

penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas PSAP.

Buletin Teknis SAP adalah informasi yang berisi penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna.

SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang

ditetapkan dalam APBN/APBD.

SAP Berbasis Kas Menuju Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual.

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)  adalah komite sebagaimana

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang bertugas menyusun SAP.

Istilah-istilah dalam Akuntansi Pemerintahan [AKPEM] 

APBD  : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN  : Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

BAPEKKI  : Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional

BAPETEN  : Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nasional

BAPPENAS : Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BBM  : Bahan Bakar Minyak

BHMN : Badan Hukum Milik Negara

BI  : Bank Indonesia

BKKBN  : Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

BLBI  : Bantuan Likuiditas Bank Indonesia

BP MIGAS  : Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

BPHTB  : Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

BPK  : Badan Pemeriksa Keuangan

BPOM  : Badan Pengawas Obat dan Makanan

BPPN : Badan Penyehatan Perbankan Nasional

BPPT  : Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi

BULOG  : Badan Urusan Logistik

BUMD  : Badan Usaha Milik Daerah

BUMN  : Badan Usaha Milik Negara

BUN  : Bendahara Umum Negara

CAP : Cadangan Anggaran Pembangunan

CPI  : Consumer Price Index

DAK : Dana Alokasi Khusus

DAU : Dana Alokasi Umum

DBH : Dana Bagi Hasil

DIPA : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

DJPLN : Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara

DPR  : Dewan Perwakilan Rakyat

GBHN  : Garis-Garis Besar Haluan Negara

HTI  : Hutan Tanaman Industri

KITE  : Kemudahan Impor Tujuan Ekspor

KKKS : Kontraktor Kontrak Kerja Sama

KMK : Keputusan Menteri Keuangan

KONI  : Komite Olahraga Nasional Indonesia

KPPN : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

KSM  : Kelompok Swadaya Masyarakat

KU  : Kiriman Uang

KUHR : Kredit Usaha Hutan Rakyat

KUMK : Kredit Usaha Mikro dan Kecil

KUN : Kas Umum Negara

KUTPA : Kredit Usaha Tani Persuteraan Alam

LAK : Laporan Arus Kas

LDKP  : Lembaga dana Kredit Pedesaan

LKP  : Lembaga Keuangan Pelaksana

LRA  : Laporan Realisasi Anggaran

MAK : Mata Anggaran Pengeluaran

MAP  : Mata Anggaran Penerimaan

PFK  : Perhitungan Fihak Ketiga

PMP   : Penyertaan Modal Pemerintah

PNBP   : Penerimaan Negara Bukan Pajak

PPh   : Pajak Penghasilan

PPN   : Pajak Pertambahan Nilai

PPnBM : Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Propenas : Program Pembangunan Nasiona

lPSL : Past Service Liability

PSO  : Public Service Obligation

PT PPA   : PT Perusahaan Pengelolaan Aset

RDI  : Rekening Dana Investasi